Tranding Tagar #KemenagPrank. Pemerintah dan Mahasiswa Harus “Bijak”

270 Pembaca

Kamis/30/04/2020.Mendayung sampan menuju lautan di tengah terjangan badai nan dahsyat. Seperti yang dialami oleh Kemenag saat ini. Pasalnya sampan yang ia tunggangi berakibat banyak hal. Tagar #kemenagprank sempat menjadi terending di Twitter. Rupanya hal itu beralaskan bahwa Kementrian Agama (Kemenag) mencabut rencana pemberian diskon uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Bentuk kekecewaan mahasiswa atas dicabutnya surat Plt Dirjen Nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 tentang pemberian diskon UKT sebesar 10 persen dilampiaskan sebagian mahasiswa dengan bersama “mengebom” Twitter dengan tagar #kemenagprank. Surat itu juga telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, bernomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 tertanggal 20 April 2020.
Hangat ini juga bermunculan selebaran untuk menaikkan tagar #RektordanKemenagHarusBijak, hal ini diserukan oleh organisasi DEMA PTKIN Se-Indonesia. Tujuannya ialah sama, untuk menanti kepastian mengenai janji diskon UKT 10% beberapa Minggu silam.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan bahwa “Dapat kami laporkan tadi kami punya niat yang sangat baik mengurangi pembayaran pada mahasiswa, sudah kami siapan surat edarannya memang kemudian akan terjadi kekurangan masukan pada lembaga pendidikannya, tapi kami sepakat untuk kami atasi dari pengisian anggaran bidang pendidikan dari Kemenag,” ujar Fachrul dalam video conference bersama wartawan, Rabu (29/4/2020).
Beliau mengatakan, pembatalan pengurangan atau diskon UKT ini disebabkan karena peraturan Kementrian Keuangan yang mendadak bahwa akan ada realokasi anggaran per kementrian untuk penanganan covid-19 ini. “Namun tiba-tiba, mohon maaf kami mendapat putusan Menteri Keuangan bahwa dana kami dipotong untuk kegiatan mengatasi COVID-19 2,6 triliun, dan itu buat kemenag besar ya, besar sekali,” ucapnya.
Hingga berita ini ditulis, masih belum terdapat kejelasan mengani akhir dari drama pemotongan UKT ini. Dan sekarang mahasiswa semakin memanas di kalangan intern, terkait pro dan kontranya pengurangan atau diskon UKT di tengah pandemi Covid ini.
Satu sisi mahasiswa sangat setuju dengan pengurangan atau diskon UKT ini, mereka mengaggap bahwa memang seharusnya UKT dipotong untuk mengganti biaya fasilitas perkuliahan yang tidak mereka dapatkan selama pembelajaran di rumah (daring) ini. Mereka juga berspekulasi bahwa seharusnya anggaran-anggaran operasional lain yang tidak dapat dilaksanakan selama pandemi ini berlangsung dapat dialokasikan untuk membantu meringankan mahasiswa membayar UKT. Mereka juga berpendapat bahwa selama kegiatan pembelajaran daring, terkesan lebih boros karena harus membeli kuota atau pulsa ekstra untuk mengakses internet selama seharian penuh.
Namun, di lain sisi banyak mahasiswa yang tidak begitu mempermasalahkan pemotongan atau diskon UKT itu. Mereka beranggapan bahwa diskon 10% tidak begitu mempengaruhi pembayaran mereka yang rata-rata di atas satu juta itu. Mereka memberi maklum bahwa memang disaat pandemi seperti ini banyak dibutuhkan dana untuk penanganan pasien, baik mulai dari menyiapkan APD, menyiapkan ruangan untuk Isolasi, menyiapkan beberapa kebutuhan pokok untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat covid ini. Mereka merespon baik bahwa pemotongan dana kemenag oleh kemenku digunakan untuk penanganan pandemi ini dapat membantu meringankan beban anggaran negara dan membantu untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat yang kehilangan pekerjaan disaat pandemi ini masih berlangsung.
Harapannya, mahasiswa, pemerintah, rektor dan seluruh sivitas akademika dapat mengambil keputusan dengan sebijak-bijaknya. Dengarkan aspirasi mahasiswa dan dengarkan penjelasan dari pemerintah kita. Dengan begitu akan terasa kaharmonisan bersama, dan terciptalah senyum khas Indonesia. Semoga pandemi ini segera berakhir tatkala bulan Ramadhan ini terlaksana.
Red. Ikhwanul Muslim (Ketua IMPI 2020)

Leave a Comment