Kami ( PGMI ) Bukan Anak Tiri

1.850 Pembaca

Dunia profesi pendidikan dihebohkan kembali dengan Fenomena yang terjadi baru-baru ini terkait Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang menuai kontrofersi, terlebih perihal isu untuk kualifikasi lulusan PGMI yang tidak tercantum sebagai kualifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyyah yang lebih akrab dengan sebutan PGMI merupakan sebuah program studi yang fokus untuk mencetak guru-guru bagi MI (madrasah Ibtida’iyyah) dan SD (sekolah dasar) yang profesional, dan memiliki komitmen terhadap keunggulan kompetensi, kompetitif, serta inovatif. Melihat dari kualifikasi yang diterapkan di PGMI menunjukkan bahwa PGMI dan PGSD memiliki posisi yang setara, sehingga seharusnya lulusan PGMI memiliki kesempatan yang luas untuk Ikut andil dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun kenyataannya justru sangat tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya dimana baik lulusan PGMI maupun PGSD memiliki kesempatan yang sama.

Dilansir dari harian Temanggung, disebutkan bahwa lulusan PGMI di nomenklatur regulasi Menpan, yang berarti lulusan PGMI juga tidak dapat mendaftar CPNS sebagai guru kelas SD, hal ini menimbulkan keresahan bagi para CPNS dengan kualifikasi Ijazah PGMI dikarenakan tidak ada formasi dalam seleksi CPNS yang sesuai dengan kualifikasi PGMI .

Menanggapi banyaknya isu linearitas ijazah yang sempat berkembangg beberapa waktu lalu ada baiknya kita menilik kembali pasal 29 ayat (2)  menyatakan bahwa pendidikan SD/MI dimungkinkan berlatar belakang pendidikan SD/MI atau Psikologi tetapi yang bersangkutan lulusan LPTK, maka ijazahnya linier dan kenaikan pangkatnya dapat di proses sesuai peraturan Menteri PAN dan RB nomor 16 tahun 2009.

Berawal dari isu-isu sebelumnya ditambah dengan isu nihilnya formasi CPNS untuk kualifikasi PGMI, telah menimbulkan konflik berkelanjutan dengan predikat dianaktirikannya lulusan PGMI oleh pemerintah. Jeritan-jeritan lulusan PGMI semakin kesini semakin menyudutkan pemerintah. Mereka yang merasa telah mendapatkan penyetaraan hak dan kewajiban serta merta merasakan kekecewaan yang mendalam dengan adanya fenomena ini. Mereka merasa telah dibohongi dan tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.

Lantas bagaimanakah pemerintah menyikapi masalah ini? Bagaimana pemerintah  menindaklanjuti kontra yang terjadi di lapangan. Kebijakan-kebijakan perihal penyetaraan memang sudah digembor-gemborkan kesana kemari seolah-olah menjamin status dan identitas bagi kami para lulusan PGMI. Namun realita yang ada menunjukan hal yang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang ada.

Menengok kembali pada kasus yang baru-baru ini terjadi di kabupaten Rejang Lebong, diketahui dalam formasi CPNS Rejang Lebong, formasi terbanyak adalah untuk guru kelas dengan kualifikasi S-1 PGSD dengan total kuotanya mencapai 69 orang. Dengan hanya ditulis kualifikasi untuk PGSD tersebut sempat menjadi pertanyaan besar  sejumlah pihak terutama bagi mereka yang memiliki kualifikasi S-1 PGMI. Apakah mereka bisa mendaftar untuk kualifikasi PGSD atau tidaknya. Lain halnya yang terjadi dengan kantor Kementrian Agama Aceh Tengah yang tidak membedakan antara lulusan PGMI dan PGSD dalam menerima pendaftaran pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Perbedaan sistem yang terjadi di dua daerah yang berbeda turut menjadi sorotan publik, pertanyaan pun kembali bermunculan. Apakah hanya di wilayah yang mayoritas agamanya Islam dapat diberlakukannya kualifikasi S-1 PGMI untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hal ini tentunya semakin menimbulkan keresahan yang menjadi-jadi. Jika sudah ada daerah yang memberlakukan dimana antara PGMI dan PGSD tidak ada perbedaan maka seharusnya wilayah lain pun bisa turut memberlakukan hal yang sedemikian rupa. Baik pemerintah daerah maupun kementrian agama daerah setempat perlu sesegera mungkin mengatasi masalah ini, agar kedepannya tidak ada keresahan-keresahan yang semakin melanda para lulusan PGMI dalam menentukan masa depannya dengan turut  berkiprah menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Alangkah baiknya dengan adanya masalah-masalah ini pemerintah juga semakin memperhatikan kembali perihal kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkkan, agar kedepannya lulusan PGMI mendapakan pengakuan yang nyata tidak hanya pengakuan berupa  sebuah predikat tertulis yang menyatakan kesedarajatan akan tetapi juga memberikan bukti riil dengan memberikan kesempatan dan peluang yang sama dengan tidak membeda-bedakan kualifikasi antara PGSD dan PGMI.

One Thought to “Kami ( PGMI ) Bukan Anak Tiri”

  1. Iqbal Hambali

    Terlalu jauh menurut saya kalau memikirkan bagaimana setelah lulus S1 nanti, sebaiknya tuk kwan2 IMPI persiapkan diri, terus berproses, dan buat kegiatan yg bagus2 dan itu bisa di lihat oleh seluruh mahasiswa pgmi yg ada di Indonesia

Leave a Comment