Cita Sarjana Muda Lulusan PGMI

1.477 Pembaca

Cita – cita kami sejak lulus Sekolah Menengah Atas bahkan sejak kecil adalah setelah lulus dari Perguruan Tinggi Islam Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan meraih gelar S.Pd dapat mengabdikan ilmu kami di Negeri ini. Namun apalah daya semua itu dirasa semacam ungkapan ”tangan tak sampai”. Banyak diantara kami bahkan berpikiran impian kami sudah sirna, bahkan ada yang setelah kami lulus, sempat mengabdi sebagai Tenaga Honorer di Instansi – instansi dan Yayasan, kemudian setelah itu kami memutuskan untuk keluar. Karena jaminan kami yang kurang.

Adanya tes Calon Pegawai Negeri Sipil dalam bidang Pendidikan ini merupakan sebuah harapan kami satu – satunya agar abdian kami terjamin. Namun lagi – lagi semua itu sirna, bak siang merindukan rembulan. Semacam dikotomi keilmuan bahkan ada indikasi diskriminasi, ya…. Kami yang lulusan PGMI semacam diragukan dari segi keilmuan kami. Padahal banyak dari lulusan PGMI bernilai lebih. Kami di godok dari PTKIN- PTKIN yang memiliki integrasi ilmu yang apik, yaitu memadukan antara sains dan agama. Seharusnya kami bernilai lebih dari lulusan sebelah – sindir kami – sebagai lulusan Perguruan Tinggi Umum.

Keluhan Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Rasanya keluhan ini tak sepatutnya kami sampaikan. Tapi apalah daya jika kami memendam unek – unek ini yang akan membusuk di dalam benak kami dan akan menjadi penyakit hati. Kami merasa kurang diberi tempat untuk mengabdi. Bukan semata – mata kami menuntut kesejahteraan sebagai sarjana lulusan PGMI. Tapi lebih kepada jaminan untuk ilmu kami yang akan kami abdikan. Banyaknya tulisan – tulisan dan pemberitaan terkait dengan lulusan pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang tidak memiliki formasi pada CPNS.  Walaupun sebagian berita seperti yang saya kutip dari BengkuluEkspress. “Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kab. Rejang lebang, Khirdes Lapendo Pasju S.Stp memastikan bahwa lulusan PGMI bias mendaftar untuk jurusan PGSD”(20, September 2018)

Dan hal ini berbeda di setiap daerahnya, mayoritas setiap daerah dengan lulusan PGMI tidak mendapatkan formasi CPNS untuk mendaftar instansi SD. Apakah ini sebuah dikotomi perspektif, atau bahkan agama?, karena dengan lulusan yang sama – sama dengan fokus keilmuan bidang pendidikan dasar yang hanya di identikkan dengan Islam, dan lebih menonjolkan nilai – nilai Islam didalamnya, dan ketika mendaftar CPNS tidak mendapatkan formasi? Bagaimana negeri ini ingin maju, jika dari segi tenaga kependidikannya dan pengelolaan pendidikannya masih belum bisa memaksimalkan kinerja dan memeberikan peluang bagi seluruh sarjana terkhusus PGMI untuk berkompetisi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dalam sebuah kasus, yang penulis kutip dari Padang Ekspress (04 Januari 2019, pukul, 10:49). Terkait dengan pembatalan CPNS Guru SD di SiJunjung atas nama Nina Susilawati. Beliau telah mengikuti tahapan tes dengan semestinya, hingga pada akhirnya beliau dinyatakan lulus secara online, kabar gembira tentunya yang beliau dapat. Tapi semua kabar gembira tersebut seketika berbalik 180 derajat ketika Nina mendapatkan surat pembatalan dari pemerintah setempat. Bahkan yang lebih terkesan sadis yaitu sebagaimana yang disampaikan Sekkab. Sijunjung Zefnilana yang menyatakan bahwa ketidak lulusan Nina sudah menjadi keharusan karena tidak linier “ujarnya”.

Ibarat seorang juara yang telah memenangkan kompetisi dan tiba – tiba di cabut gelar juaranyayaaa. Seperti itulah nasib yang di alami Nina.

Beberapa daerah ada yang memperkenankan atau memberikanformasi kepada lulusan PGMI untuk mengikuti CPNS untuk memilih instansi SD. Sebagai contoh di kabupaten Malang. Kebetulan beberapa teman kuliah saya, bahkan teman kelas saya di Pascasarjana, mereka adalah lulusan PGMI, dan ketika itu mengikuti tes CPNS, dan sekarang mereka diterima, SK sudah mereka pegang, dan mereka telah mengabdi, mereka – mereka semua adalah, Ahmad Ulul Al-bab, Faridah, keduanya di kabupaten Malang, kemudian dedek yunita, asal Palembang, dan telah mengajar di SD di daerah beliau tinggal.

Terkait dengan fakta di atas, kemudian dapat kita membuka kembali PP No 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Sipil dalam Alinea (Mengingat) PP 25 tahun 2000 mengenai kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Dengan maksud bahwa setiap daerah memiliki wewenang yang dapat mengajukan formasi PGMI ke PGSD sebagai PNS. Kemudian selanjutnya pada pasal 3 ayat 2 : formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing – masing satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Sudah jelas PP di atas bahwa adanya Otonomi daerah. Pemerintah pusat memberi wewenang ini dengan maksud baik, dapat mengetahui kekurangan tenaga pemerintahan maupun pendidik (itu hal positifnya). Negatifnya sampai saat ini, BKN menyatakan dalam Websitenya. Sebanyak 70 Instansi Pemerintah daerah Belum Ajukan Formasi CPNS 2019. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan demikian. Padahal mekanisme pengusulan formasi bisa dilakukan dengan system E-Informasi. Hal ini di bahas pada Rakor perencanaan CPNS 2019 untuk lima tahun ke depan (di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa 30/7/2019).

Hal inilah yang sangat di sayangkan sekali, seharusnya pemerintah pusat tidak hanya memeberikan wewenang saja kepada tiap daerah, akan tetapi juga memberikan pengawasan yang ketat, dan memintai alasan pada setiap daerah. Mengapa kok tidak kunjung mengirim usulan formasi CPNS, sementara pelaksanaan pendaftaran beberapa bulan lagi akan segera di buka. Padahal jika hal ini terus menerus dibiarkan, akan merepotkan pemerintah pusat, dan merugikan Negara, karena kekosongan  jabatan untuk Pegawai Negeri, ini sudah jelas sebab angka pegawai pensiun dan penerimaan CPNS 2:1. Artinya setiap tahunnya lebih banyak yang pension ketimbang yang menjadi PNS. Hal ini perlu dipertanyakan.”?” Keterlambatan Usulan formasi itu apakah karena sedang
memepertimbangkan peluang Formasi untuk lulusan PGMI ke PGSD? Harapan kami, lulusan PGMI demikian. Karena kalian…. Para pemimpin daerah, kalian telah diberi kekuasaan, kalian telah diberi wewenang, maka berpikirlah dengan bijak demi masa depan Pendidikan Indonesia, dan kesejahteraan rakyatmu.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil. Kami disini para lulusan PGMI hanya ingin meminta kepada setiap kepala daerah, memberikan kesempatan kami untuk berkompetisi, berikan peluang formasi kami agar setara dengan PGSD. Dari segi keilmuan, kami sama. Basicnya sama – sama Pendidikan Dasar. Hanya saja kami di bumbuhin Agama Islam yang menjadi ciri khas dari Kurikulum Perguruan Tinggi Swasta maupun Negeri Islam. Bukankan Negara ini adalah Negara yang berazas ketuhanan yang maha Esa. Berbagai suku, Agama, Ras, Budaya? Marilah. Ayo .. sama – sama, kami para lulusan PGMIpun ingin membangun Negara ini melalui pendidikan. Bukan berarti saat ini kami tidak bisa bersumbangsih membangun negeri ini, bisa. akan tetapi kami perlu jaminan. Kami perlu jaminan yang sekiranya layak untuk kami. Yaitu bagi seorang Guru adalah PNS. Bukankan Allah memerintahkan kita dalam Surat An- Nahl ayat 90 untuk berlaku adil. Dimana artinya : ”Sungguh Allah memrintahkan (kamu) untuk berbuat adil dan berbuat baik”. Ayat ini memanglah ditujukan untuk seluruh umat. Apalagi seorang pemimpin. Ingat.! Jabatan yang kamu emban saat ini itu adalah amanah wahai yang mulia Kepala Daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, mari bangun bangsa ini dari sector tenaga Pendidik atas wewenang yang mulia.

Dari kami….. Lulusan PGMI (Aspirasi lulusan PGMI)

Nur Ahmad Hardoyo Sidik

 

Leave a Comment